Share

Soal Kasus ACT, MUI Sarankan Hati-Hati Beri Donasi Kemanusiaan

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 13 Juli 2022 17:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 13 614 2628947 soal-kasus-act-mui-sarankan-hati-hati-beri-donasi-kemanusiaan-cFgBRFj091.jpeg Ilustrasi MUI menyarankan masyarakat hati-hati beri donasi kemanusiaan. (Foto: Shutterstock)

BEBERAPA waktu belakangan heboh kasus dugaan penyelewengan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Terkait peristiwa ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberi tanggapan.

MUI menyarankan masyarakat berhati-hati dalam memberi sumbangan atau menyalurkan dana bantuan atas nama kemanusiaan. Sambil menunggu proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri, masyarakat harus belajar, turut mencermati dugaan kasus tersebut.

Baca juga: Geger Pelecehan Santriwati, MUI Imbau Orangtua Tidak Khawatir Kirim Anak ke Pesantren 

"Sambil kita menanti penyelidikan, saya kira masyarakat perlu berhati-hati menyalurkan sumbangannya untuk umat. Jangan sampai mengatasnamakan umat, tapi ternyata ada target-target tertentu di balik penggalangan, pengumpulan dana atau barang," kata Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr Muammar Bakry Lc MA, dikutip dari mui.or.id, Rabu (13/7/2022).

"Karena itu, sebaiknya kita menjaga diri untuk berhati-hati menyalurkan sumbangan atas niat yang suci dari kita," tambahnya.

Baca juga: 7 Fakta Raja TikTok Khaby Lame Jadi Hafiz Quran: Belajar di Senegal hingga Mantan Buruh Pabrik 

Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah mencabut izin penyelengaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Praktis, lembaga kemanusian berjejaring global ini pun terlarang melakukan penggalangan donasi.

Pencabutan izin PUB ACT berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi menandatangani surat pencabutan izin tersebut pada Selasa 5 Juli 2022.

"Alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 6 Juli 2022.

Manajemen ACT diduga melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi, "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan."

Allahu a'lam bisshawab.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini