Pimpinan MPR: Masak Gegara Kasur Jamaah Haji Mau Dipansuskan!
MAKKAH –Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki pelaksanaan Haji 2024.
Namun, wacana itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto. Dia tidak sepakat dengan pembentukan Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.
Yandri menilai, isu Pansus Haji yang digulirkan tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan.
"Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu sudah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri di Kantor Daker Makkah, Rabu (19/6/2024).
Dikatakannya, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.
"Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ungkapnya.
Oleh karena itu dia menilai, isu Pansus Haji yang dihembuskan belakangan ini oleh anggota DPR sangat politis.
"Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong," ujar Yandri.
"(Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus,"sambungnya.
Menurutnya, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.
"Cukup melalui Raker, Panja atau FGD. Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," kata Yandri.
